Kajian Teoritis Impor Beras di Indonesia

Kajian Teoritis Impor Beras di Indonesia

(Analisa Kasus Dalam Kerangka Teori Kegagalan Pemerintah dan Kegagalan Pasar)

Oleh: Arsiya Isrina Wenty Octisdah 0906524040

 

 

 

Abstract

Indonesia is well known as an Agriculture Country as it can be seen by a large area utilized for agriculture. Then, if we talk about it as the basic consumption for almost the whole nation, it always needs government intervention to secure its market with attainable price. Farmers in Indonesia such as “already brought down, then hit by the falling ladders”, low of purchase price from government, government subsidies such as fertilizers and pesticides were significantly reduced, and government’s rice import policy. Land expansion program, RPPK (Revitalization of Agriculture, Fishery and Forestry) which is willing to prepare 15 million hectares of agriculture land never help significantly. The government failure that never able to have positive influence on farmers’ income. The externalities of rice import policy in Indonesia as well as indicate the political process (rent seeking) in making

decisions for the benefit of some “groups”.

 

Keywords: Government Failure, Market Failure (externalities), Rent Seeking

 

Kajian Teoritis Kasus

 

Belum lama Indonesia diwakilkan oleh Menteri Pertanian Republik Indonesia, Dr. Anton Priyantono dalam 2nd International Conference of Agriculture Ministers di Arena Pameran dan Forum Internasional Gruene Woche (Green Week) di Berlin, tanggal 17 Januari 2009 mendapatkan kehormatan ketika keberhasilan swa sembada beras tahun 2008 diakui secara Internasional. Namun faktanya, keberhasilan ini tidak diikuti dengan peningkatan neto produksi beras dalam negeri, hal ini terlihat dengan kebijakan impor beras yang baru-baru ini menyerap keuangan negara yang sangat besar mencapai angka Rp. 8.5 triliun. Kemudian yang menjadi permasalahan adalah siapa yang seharusnya bertanggung-jawab atas kondisi ini, pemerintah yang salah menetapkan kebijakan atau kondisi pasar yang menyebabkan negara ini berserah diri atas mekanisme impor beras, beberapa poin tersebut yang membuat isu ini pantas untuk dikaji secara teoritis sebelum melihat relevansinya secara praktis di lapangan.

Pemerintah dalam kaitannya dengan program RPPK (Revitalisasi Pertanian, Perikanan dan Kehutanan), telah bersedia menyediakan 15 juta hektar untuk lahan pertanian abadi (Republika, 25/2/2008). Luasnya lahan pertanian ini juga dilengkapi dengan peraturan harga beli dari pemerintah kepada petani, dalam Instruksi Presiden (INPRES) nomor 1 tahun 2008, tentang kebijakan pemberasan yang berlaku sejak tanggal dikeluarkan yaitu 22 April 2008. Dalam Inpres ini disebutkan bahwa HPP gabah kering panen (GKP) dengan kadar air maksimum 10% adalah Rp.2.200 per kg di tingkat petani, atau Rp. 2.240 per kg di penggilingan.Sedangkan, HPP gabah kering giling (GKG) dengan kualitas kadar air maksimum 14% dan kadar air hampa maksimum 3% adalah Rp. 2.800 per kg di penggilingan, atau Rp.2.840 per kg di gudang Bulog. Khusus untuk beras, harga pembelian beras dengan kualitas kadar air maksimum 14%, butir patah maksimum 20% kadar menir maksimum 2%, dan derajat sosoh maksimum 95% adalah Rp.4.300 per kg di gudang Bulog1.

Secara sederhana, pergantian musin yang tidak menentu, serangan hama pertanian, dan fluktuasi harga beras, menjadi alasan pemerintah mengimpor beras untuk menutupi kekurangan cadangan konsumsi beras dalam negeri, pemerintah cenderung mengambil langkah-langkah pragmatis untuk mengatasi permasalahan ketahanan pangan, bukan melakukan pelatihan atau pengembangan untuk mengoptimalkan produksi, pemerintah lebih memilih untuk bersikap konsumtif yang implikasinya menyerap keuangan negara yang tidak sedikit. Pemerintah seakan memberi kemudahan untuk kelancaran datangnya investor-investor pertanian yang kemungkinan dapat menstimulus korporatisasi pertanian seperti yang akan dilaksanakan di Provinsi Papua. Secara teoritis isu ini akan dikaji berdasarkan beberapa konsep yaitu; public choice theory, rent seeking, third party effect (efek eksternalitas).

Pada awal 1950-an banyak ekonom memberikan kritik atas kinerja pemerintah, kemudian mengasumsikan proses pasar dan proses politik memiliki kesamaan pada poin bahwa setiap orang bertindak (legislasi, donasi kampanye, memilih atau lobbying) membawa kepentingan dan keuntungan pribadi/golongan, bahkan memaksimalkannya. Hal tersebut yang secara umum dikenal dengan public choice theory yang fokus kajiannya adalah pada kegagalan pemerintah, banyak praktisionernya yang mengeluhkan kegagalan tersebut pesimis terhadap pemerintah dan banyak yang mengadvokasi ide small government 2. Pemahaman yang ada, ketika ingin membentuk good government membutuhkan good understanding atas kesalahan apa yang mungkin dapat dilakukan pemerintah.

 

 

1http://pse.litbang.deptan.go.id/ind/index.php?option=com_content&task=view&id=525&Itemid=155, diakses pada 23 Desember 2011, pukul 12:33 WIB

2Lewis, Anthony Michael dan  Widerquist, Karl. Economics for Social Workers. 2001: hal 103.

Pada kasus impor beras di Indonesia, dalam draft RUU pangan* pada pasal mengenai cadangan makanan mengindikasikan adanya minimalisasi peran BULOG dalam pengadaan cadangan pangan, terutama beras. Hal ini juga diperkuat dengan diberikannya kebebasan bagi pemerintah daerah untuk bekerja sama dengan swasta dalam hal impor beras. Dalam RUU tersebut tidak dapat dibedakan secara jelas antara private goods dengan common goods sehingga sektor pangan diangkap sebagai industri manufaktur, dimana peran pemerintah begitu minim. Dengan demikian kebijakan dan produk hukum lainnya terkait pangan akan diserahkan ke masing-masing pemerintah daerah (desentralisasi), sehingga akan membuka ruang baru bagi political action yang kemungkinan besar ditunggangi banyak kepentingan. Pihak swasta punya peluang mempengaruhi kebijakan dengan mejadi donator dalam kapanye pemilihan umum daerah, yang kemudian sangat memberikan kelancaran terjadinya rent seeking ataupun lobbying, dalam dunia politik sering juga dikenal dengan investasi politik.

Dalam dunia ekonom rent adalah istilah yang juga dimaknai sebagai profit, ketika istilah ini kemudian berkolaborasi menjadi kata jamak rent seeking maka makna menjadi lebih luas, yaitu tindakan yang menggunakan proses politik untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Pemerintah yang seharusnya mengeluarkan produk hukum yang pro-rakyat, kemudian mengalamai reduksi kebermanfaatan untuk umum karena adanya individu atau kelompok yang mempengaruhi untuk kepentingan pribadi. Sekelompok orang yang melakukan rent seeking jumlahnya kecil namun mampu menekan pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang ternyata merugikan rakyat. Dengan adanya kebijkan impor beras yang faktanya sangat sarat terjadinya prose lobbying untuk pemenangan tender pengadaan beras tersebut.

Wewenang dan kekuasaan pemerintah terkait regulasi seperti pajak, subsidi, izin usaha, terkait pasar, dsb, merupakan dasar pemikiran yang memungkinkan banyaknya rent seeker dalam proses pengambilan keputusannya. Semakin banyak wewenangnya semakin tumbuh pula peluang untuk melakukan kecurangan, terlebih pemerintah daerah minim pengawasan, dan sepertinya di Indonesia rent seeking sudah bukan sekedar istilah, namun menjadi budaya, kultural dan sistemik dampaknya. Kalau pangan menjadi komoditas bisnis maka lambat laun tidak akan lama lagi akan menjadi komoditas politik menjadi tools untuk kepentingan dan keuntungan sekelompok orang/golongan. Tujuan awal dari kebijakan seperti menambah pemasukan petani dan menjaga keseimbangan pangan mungkin hanya wacana hitam diatas putih saja, sekedar wacana dan rencana.

*Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah dapat menugaskan badan usaha yang bergerak di bidang penyimpanan dan distribusi pangan untuk mengadakan dan mengelola cadangan pangan tertentu yang bersifat pokok

Pengadaan cadangan beras nasional juga tidak dapat dipisahkan dari peranan pasar, kegagalan pasar yang paling sering terjadi adalah eksternalitas, yang merupakan efek keluaran dari adanya pertukaran, dan yang menjadi perhatian adalah orang-orang yang terkait bukan pada pertukarannya. Pemerintah Indonesia seharunya mempunyai keterkaitan besar antara pertanian dan kesejahteraan para pelakunya. Pada kenyataannya, pasar  gagal mencapai  food price dilemma  yang dikemukakan oleh Barrett (1999), dimana konsumen menginginkan harga pangan yang rendah sedangkan produsen menginginkan harga pangan yang tinggi3. Fungsi BULOG yang kini tidak dapat meminjamkan kredit bagi petani untuk menstimulus kegiatan produksinya semakin memberatkan posisi petani yang kian tidak produktif, ditambah dengan kebijakan impor beras.

Kegagalan pasar terjadi ketika ada suatu kondisi dimana pareto efficiency tidak eksis, sehingga outcomes dari pasar menjadi inefisiensi, seharunya pemerintah dapat mengarahkan kebijakan yang dikeluarkean untuk mencapai pareto improvement , dengan alokasi yang optimal, dimana paling tidak satu orang merasakan better off  tanpa membuat yang lain merasakan worse off. Eksternalitas yang dimaksud terkait kasus impor beras ini adalah, ketika kebijakan pemerintah untuk mengimpor berasa adalah untuk memenuhi cadangan pangan nasional ini, ternayata mempengaruhi tidak hanya pada harga jual dan produksi dari petani, namun juga berdampak pada kesejahteraan petani. Meskipun solusi ini menjadi pilihan terbaik dari yang terburuk, namun pemerintah juga seharusnya tidak mengambil satu langkah praktis saja, harus ada langkah sampingan untuk meminimalisir kerugian yang dirasakan petani beras di Indonesia.

Peranan pemerintah dapat dimaksimalkan dengan jalan memberikan solusi yang bersifat berkelanjutan kepada petani beras di Indonesia, pemberdayaan dan pelatihan keterampilan terkait kemampuan dan kapasitas yang dapat dilakukan ketika petani harus menghadapi perubahan iklim karena perubahan cuaca. Kemampuan untuk petani dapat meningkatkatkan kualitas dan produktivitas hasil panen, pencerdasan petani agar tidak terjebak tengkulak dan terbelit sistem pinjaman dengan bungan besar, pemerintah juga dapat memberikan pinjaman kredit, simpanan atau lainnya dengan bungan kecil dan pengembalian berdasarkan hasil panen. Dari kesseluruhan yang terpenting adalah bukan solusi yang menguntungkan semua pihak, karena suatu hal yang uthopis, namun yang dapat ditempuh adalah meminimalisir kerugian dan eksternalitas yang dihasilkan dari setiap kebijakan.

 

 

3http://repository.ipb.ac.id/bitstream/handle/123456789/46815/2011sas_bab%20I.%20Pendahuluan.pdf?sequence=7diakses pada 24 Desember 2011, pukul 12:26 WIB.

Judul Artikel   : Beras Impor Segera Masuk Indonesia

Penulis             : Ayomi Amindoni

Diakses            : Rabu, 21 Desember 2011 16:11 WIB

Sources            : http://www.mediaindonesia.com/read/2011/12/21/285979/4/2/Beras-Impor-Segera-Masuk-Indonesia

 

JAKARTA—MICOM:

Negosiasi impor beras Thailand yang sebelumnya sempat tertunda telah selesai. Perum Bulog telah mencapai kesapakatan dengan negara tersebut dalam hal pemenuhan kebutuhan beras untuk Indonesia. “Beras Thailand tidak ada masalah. Negosiasi sudah selesai. Negosiasi sekarang pengiriman mengenai jadwal,” ujar Dirut Perum Bulog Sutarto Alimoeso di Gedung Bidakara, Jakarta, Rabu (21/12).

 

Ia menjelaskan saat ini beras tersebut sedang dalam proses pengiriman ke Indonesia. Namun karena adanya bencana banjir di wilayah tersebut menyebabkan pengiriman menjadi sedikit terhambat. “Paling lambat 20 Februari harus sudah dikirim,” jelasnya.  Ia menjelaskan realisasi importasi beras sebanyak 1,9 juta ton yang terdiri atas dari Vietnam sebanyak 1,2 juta ton, Thailand 450 ribu ton dan India sebanyak 250 ribu ton. Sedangkan realisasi pengadaan beras dalam negeri hingga akhir tahun ini sebanyak 1,75 juta ton. Sehingga total pengadaan beras Bulog sekitar 3,7 juta ton.

 

Untuk tahun mendatang, Bulog telah menyiapkan beberapa skenario untuk ketersediaan beras untuk beras rakyat miskin (raskin) dan cadangan beras untuk stabilisasi. “Kalau optimis, tidak ada yang impor. Pesimis, kalau produksi turun jauh dari target,” jelasnya. Utamanya, lanjut Sutarto, pada 2012 Bulog harus menyiapkan beras sebanyak 5,5 juta ton dengan perhitungan penyaluran beras produksi dalam negeri sebanyak 3,5 juta dan hingga akhir 2012 Bulog harus punya cadangan beras sebanyak 2 juta ton.

 

“Harus punya cadangan 2 juta. Jadi 5,5 juta. Tahun 2012 kita punya carry over impor 500. Jadi masih kekurangan 5 juta,” ungkap Sutarto. (AI/OL-04)

 

REFERENSI BUKU:

–          Lewis, Anthony Michael dan  Widerquist, Karl. Economics for Social Workers. 2002. Columbia University Press. New York.

Advertisements

About arsiyawenty

Traveler and Dream Catcher
This entry was posted in Sosial. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s