Rent Seeking

Analisa Fenomen Rent Seeking

(Kasus Antara Pemerintah, Petani, dan PT Wirakarya Sakti Pada Tahun 2010)

Oleh: Arsiya Isrina Wenty Octisdah

“Examples of rent-seeking behavior would include all of various ways by which individuals or group lobby government for taxing, spending and regulatory policies than confer financial benefits or other special advantages upon them at the expense of the taxpayers or of customers of other groups or individuals with which the beneficiaries may be in economic competition.” (Gordon Tullock)

A. Gambaran Umum

Fenomena Rent Seeking dalam kasus izin usaha PT Wirakarya Sakti terhadap Pemerintah Jambi dicurigai terdapat unsur kepentingan kelompok ikut serta dalam turunnya izin usaha. Lahan negara yang digunakan oleh perusahaan ini menimbulkan banyak kritik dari beragam kalangan, petani, LSM, mahasiswa dan elemen lainnya1. Keberadaannya yang sejak 1993 semakin merugikan banyak pihak, kerusakan lingkungan yang ditimbulkan juga tidak sedikit. PT Wirakarya Sakti (PT WKS) yang merupakan salah satu perusahaan swasta yang bergerak membangun Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Jambi, ditengarai berpotensi merugikan negara hingga mencapai Rp79 miliar2. Eksploitasi hutan alam di aeral yang dilakukan PT WKS merupakan aktivitas ilegal dan merupakan pelanggaran terhadap UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan.

            Eksploitasi illegal ini sulit diselesaikan karena kuatnya peran pemerintah dan keamanan dalam “menjaga” perusahaan, hal ini terlihat dari lemahnya peran elemen tersebut dalam upaya menyelesaikan kasus ini, meskipun faktanya jelas bahwa kerugian yang ditimbulkan berdampak luas, terutama pada kerusakan hutan. Lahan yang digunakan salah satunya merupakan daerah budidaya pertanian, semenjak berkembanganya perusahaan ini, petani mengelami kerugian besar, karena adanya monopoli hasil dan lahan oleh perusahaan tersebut. Tindakan lobby yang dilakukan dapat dilihat dari keluarnya surat izin usaha dari pemerintah setempat dan tindakan provokasi bersama petugas keamanan yang meresahkan dan mengintimidasi warga.

 

B. Analisa Berdasarkan Fenomena Rent Seeking

Secara harfiah rent seeking diartikan sebagai kegiatan mencari profit, yang terpenting dalam istilah ini adalah unsur politis yang terkandung dalam tindakan tersebut menguntungkan kelompok yang berkepentingan. Dalam kasus di Jambi, perusahaan tersebut me-lobby pemerintah dalam upaya untuk mendapatkan surat izin usaha, tidak sebatas itu saja, tindakan eksploitasi hutan secara illegal melibatkan pihak keamanan untuk “menutupi” kegiatan tersebut. surat izin usaha yang dikeluarkan oleh pemerintah memberikan keuntungan kepada pihak perusahaan, namun disisi lain merugikan masyarakat disekitar daerah usaha, dampak luasnya juga merugikan negara. Petani disekitar wilayah tersebut kehilangan lahan garapan secara paksa, sehingga berpengaruh terhadap kondis kesejahteraan hidup mereka. Pemerintah yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat, kemudian bergerak tidak peduli terhadap intimidasi ini. Identifikasi rent seeker dapat terlihat dari penggunaan lahan secara illegal yang terlaksana karena proses yang mismanagement, secara politis ada oknum pemerintah secara personal maupun kolektif mendapatkan keuntungan (private profit) dari turunnya surat izin usaha kepada perusahaan ini (political action).

 

C. Analisa Pelengkap

Kegiatan pembalakkan liar seperti di Jambi, banyak terjadi di Indonesia, beberapa poin yang tak kalah penting dari fenomena rent seeking adalah kegagalan pasar dan pemerintah (market and government failure). The most important underlying causes of unsustainable forest activities, i.e. illegal logging, are market and government failures (Pearce and Brown, 1994). Pasar dengan penawaran dan permintaan yang besar terhadap hasil hutan mendorong pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan yang gagal untuk mengidentifikasi kegagalan pasar, yang mendistorsi keuntungan negara, dan menimbulkan disinsentif pada pengelolaan yang seharusnya berkelanjutan. Ketika regulasi ini menyebabkan kegagalan pasar dalam memaksimalkan kesejahteraan sosial, korupsi dikalangan pemerintah menjadi faktor penyebabnya. Korupsi yang sudah membudaya dianggap lazim, dan sistemik (grand corruption). Lebih lanjut adanya hubungan tidak sehat antara pemegang kekuasaan dengan kelompok kepentingan (patron-client relationship). Semakin dipersulit karena Indonesia yang sekarang menggunakan pendekatan desentralisasi dan otonomi daerah semakin memeperkeruh isu penebangan liar untuk diselesaikan.

1http://www.tempointeraktif.com/hg/nusa_lainnya/2010/09/24/brk,20100924-280272,id.html, diakses pada 19 Oktober 2011, pukul 20.00 WIB

2http://bataviase.co.id/node/89655, diakses pada 20 Oktober 2011, pukul 5:42 WIB.

Advertisements

About arsiyawenty

Traveler and Dream Catcher
This entry was posted in Sosial. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s